Jakarta, kpu.go.id- Pasca pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), Jumat (26/9), Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menerbitkan kebijakan. KPU masih menunggu RUU tersebut resmi ditetapkan untuk menerbitkan peraturan KPU (PKPU) terkait pelaksanaan pilkada yang akan diselenggarakan 2015 mendatang. "KPU belum menerbitkan kebijakan menyusul penetapan UU tadi malam," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan, pihaknya masih harus menunggu penerbitan UU Pilkada. Sebab, masih ada waktu 30 hari hingga presiden menandatangani UU tersebut. Ia mengaku belum mengetahui isi draft UU Pilkada. "Kami kan belum tahu apa isinya. Nanti setelah terbit baru kami komentar," kata dia. Pada 2015 mendatang, 246 daerah akan menyelenggarakan pilkada. 246 daerah tersebut terdiri dari 239 kabupaten/kota dan tujuh provinsi. Rapat Paripurna DPR akhirnya memutuskan mengesahkan RUU Pilkada yang diusulkan pemerintah. Salah satu poin krusial RUU itu adalah pemilihan gubernur dan bupati/walikota akan dikembalikan kepada DPRD. (dey/red. FOTO KPU/Hupmas)Jakarta, kpu.go.id- Pasca pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), Jumat (26/9), Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menerbitkan kebijakan. KPU masih menunggu RUU tersebut resmi ditetapkan untuk menerbitkan peraturan KPU (PKPU) terkait pelaksanaan pilkada yang akan diselenggarakan 2015 mendatang. "KPU belum menerbitkan kebijakan menyusul penetapan UU tadi malam," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan, pihaknya masih harus menunggu penerbitan UU Pilkada. Sebab, masih ada waktu 30 hari hingga presiden menandatangani UU tersebut. Ia mengaku belum mengetahui isi draft UU Pilkada. "Kami kan belum tahu apa isinya. Nanti setelah terbit baru kami komentar," kata dia. Pada 2015 mendatang, 246 daerah akan menyelenggarakan pilkada. 246 daerah tersebut terdiri dari 239 kabupaten/kota dan tujuh provinsi. Rapat Paripurna DPR akhirnya memutuskan mengesahkan RUU Pilkada yang diusulkan pemerintah. Salah satu poin krusial RUU itu adalah pemilihan gubernur dan bupati/walikota akan dikembalikan kepada DPRD. (dey/red. FOTO KPU/Hupmas)

   Personil KPU Kabupaten Pasaman Barat
 SYAFRINALDI, SE, MM
Jabatan : KETUA
  ABDUL GAFUR, S.Pd.I
Jabatan : ANGGOTA
  EKI KURNIAWAN, SE
Jabatan : ANGGOTA
  BALDI PRAMANA, SH
Jabatan : ANGGOTA
  MARDAYANTI, SE
Jabatan : ANGGOTA
  ASRI, SH, MM
Jabatan : SEKRETARIS
  Drs. ERLIN, MM
Jabatan : KASUBAG UMUM
  ZAIDI, SH
Jabatan : KASUBAG HUKUM
  MUHAMMAD IRFAN, SS
Jabatan : KASUBAG PROG. DATA
  VINTO ASKARI, SH
Jabatan : Plt. KASUBAG TEKNIS HUPMAS
  RISKI, A.Md
Jabatan : STAF
  IRWAN WAHAB, A.Md
Jabatan : STAF
  DIAN SRI RAHMA PUTRI
Jabatan : STAF
  AHMADI
Jabatan : STAF
  HAFIZH AMINY
Jabatan : STAF
  YENI SUSANTI
Jabatan : STAF
  RISDA
Jabatan : STAF
  ALFINAS
Jabatan : STAF
  BULKAINI
Jabatan : STAF
  RAHMAT FARDLI
Jabatan : STAF
  PARMAN, SH.I
Jabatan : STAF
  MARZIZA DIDO
Jabatan : STAF
  MANDRA
Jabatan : STAF
  ROSMAN
Jabatan : STAF
  EMITA NOFRIA ILHAM, S.Pd
Jabatan : STAF
  RIAN SEPTIA
Jabatan : STAF
  LINA WATI
Jabatan : STAF
  RAMADHAN, S.Sos.I
Jabatan : STAF
  ANISA PERTIWI
Jabatan : STAF
  DELFIANTI, S.Kom
Jabatan : STAF
  ADE KELSA NALTA
Jabatan : STAF
  M. RIDWAN MATONDANG
Jabatan : KETUA PPK LUHAK NAN DUO
  ALHARIS, SE.I
Jabatan : KETUA PPK TALAMAU
  MAHYUZAR
Jabatan : KETUA PPK PASAMAN
  WANHAR
Jabatan : KETUA PPK LEMBAH MELINTANG
  EMA SUHASNI
Jabatan : KETUA PPK SEI BEREMAS
  AZWAR
Jabatan : KETUA PPK RANAH BATAHAN
  NGATIMIN
Jabatan : KETUA PPK KINALI
  RAHMAT
Jabatan : KETUA PPK KOTO BALINGKA
  YUZENTRIS
Jabatan : KETUA PPK SASAK
  DARWI
Jabatan : KETUA PPK SEI AUA
  INDRA WAHYU, SH
Jabatan : KETUA PPK GUNUNG TULEH
 
Selasa, 26 Maret 2013 - 19:56:31 WIB
PPK, PPS PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 TELAH DILANTIK
Diposting oleh : Muhammad Irfan
Kategori: 2013 - Dibaca: 5236 kali

Pasaman Barat, kpu-padangpanjangkota.go.id -- Komisi Pemilihan Umum Kota Pasaman Barat telah melantik  penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2014.

Dalam pelantikan penyelenggara Adhoc  Pemilu Legislatif tahun 2014 tersebut terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Adhoc tersebut adalah pengukuhan atas penyelenggara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Pasaman Barat tahun 2013 yang dilantik menjadi penyelenggara Pemilu Legislatif Tahun 2014.

Tidak semua penyelenggara Pemilikada Walikota dan Wakil Walikota Pasaman Barat Tahun 2013 dilantik menjadi penyelenggara pemilu Legislatif tahun 2013, karena ada yang mengundurkan diri sehingga direktrut penyelenggara yang baru, serta Ketua PPK Pasaman Barat Barat dan Timur juga tidak dapat mengikuti pelantikan karena sedang melakukan dinas keluar daerah.

Ketua Ketua PPK tersebut akan dilakukan pelantikannya setelah kembali dari dinas luar kota.

Pelantikan ini dilakukan di Hall Balaikota Pasaman Barat tanggal 07 Maret 2013 yang juga dihadiri oleh Muspida dan Wakil Walikota Pasaman Barat.

Dalam Kata sambutan Ketua KPU Kota Pasaman Barat Drs. Sudirman, M.Pd maupun Wakil Walikota Pasaman Barat Ir. H. Edwin.SP, menyampaikan agar PPK dan PPS agar selalu menjaga idenpedensi sebagai penyelenggara Pemilu baik dalam Pemilu Legislatif maupun Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pasaman Barat nantinya.(syofi/hupmaskpu-pp)

 Dharmasraya- Sebanyak 55 orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 152 orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se kabupaten Dharmasraya resmi dilantik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dharmasraya, Syamsurizal,S.PdI di Audithorium Dharmasraya, Sabtu (09/03).

Pelantikan anggota PPK dan PPS se Kabupaten Dharmasraya tersebut adalah dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 mendatang.

PPK dan PPS adalah Badan penyelenggara pemilu yang merupakan perpanjangan tangan Komisi Pemilihan umum (KPU) di tingkat kecamatan dan nagari.

 

Bupati Dharmasraya, H.Adi Gunawan yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, dalam sambutannya mengatakan bahwa tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS sangatlah berat dan strategis. “Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS sangatlah berat dan strategis. Mengingat PPK dan PPS adalah perpanjangan tangan dari KPU yang akan melaksanakan kebijakan organisasi di tingkat kecamatan dan Nagari. Untuk itu, Saya berharap agar anggota PPK dan PPS dapat segera melakukan kordinasi internal, baik secara vertikal maupun horizontal agar tahapan-tahapan yang telah direncanakan dalam pemilu tahun 2014 mendatang dapat terselenggara dengan baik”, tutur Bupati.

Lebih lanjut dikatakan Bupati H.Adi Gunawan bahwa pemilihan umum meupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat menjalankan kekuasaanya yang sah untuk menentukan jalannya pemerintahan dimasa yang akan datang. Melalui pemilu rakyat memilih dan memberikan amanah kepada orang-orang yang dipercaya untuk dapat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

“pemilihan umum akan kita laksanakan pada tanggal 9 April 2014 mendatang, berarti tinggal lebih kurang 396 hari lagi. Walaupun pelaksanaan pemilu tersebut hanya satu hari tapi persiapan dan penyelesainnya memakan waktu yang lama. Untuk itu kepada panitia PPK dan PPS, agar dapat bekerja secara maksimal, sehingga pemilu dapat berjalan dengan lancar dan sukses ”, kata Bupati.

Pada bagian akhir sambutannya, Bupati menhimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 April 2014 mendatang. (rif/humas)

 

 

 

 




Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

 

Komentar Facebook Anda

 

Twitter KPU Pasbar