Jakarta, kpu.go.id- Pasca pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), Jumat (26/9), Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menerbitkan kebijakan. KPU masih menunggu RUU tersebut resmi ditetapkan untuk menerbitkan peraturan KPU (PKPU) terkait pelaksanaan pilkada yang akan diselenggarakan 2015 mendatang. "KPU belum menerbitkan kebijakan menyusul penetapan UU tadi malam," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan, pihaknya masih harus menunggu penerbitan UU Pilkada. Sebab, masih ada waktu 30 hari hingga presiden menandatangani UU tersebut. Ia mengaku belum mengetahui isi draft UU Pilkada. "Kami kan belum tahu apa isinya. Nanti setelah terbit baru kami komentar," kata dia. Pada 2015 mendatang, 246 daerah akan menyelenggarakan pilkada. 246 daerah tersebut terdiri dari 239 kabupaten/kota dan tujuh provinsi. Rapat Paripurna DPR akhirnya memutuskan mengesahkan RUU Pilkada yang diusulkan pemerintah. Salah satu poin krusial RUU itu adalah pemilihan gubernur dan bupati/walikota akan dikembalikan kepada DPRD. (dey/red. FOTO KPU/Hupmas)Jakarta, kpu.go.id- Pasca pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), Jumat (26/9), Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menerbitkan kebijakan. KPU masih menunggu RUU tersebut resmi ditetapkan untuk menerbitkan peraturan KPU (PKPU) terkait pelaksanaan pilkada yang akan diselenggarakan 2015 mendatang. "KPU belum menerbitkan kebijakan menyusul penetapan UU tadi malam," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan, pihaknya masih harus menunggu penerbitan UU Pilkada. Sebab, masih ada waktu 30 hari hingga presiden menandatangani UU tersebut. Ia mengaku belum mengetahui isi draft UU Pilkada. "Kami kan belum tahu apa isinya. Nanti setelah terbit baru kami komentar," kata dia. Pada 2015 mendatang, 246 daerah akan menyelenggarakan pilkada. 246 daerah tersebut terdiri dari 239 kabupaten/kota dan tujuh provinsi. Rapat Paripurna DPR akhirnya memutuskan mengesahkan RUU Pilkada yang diusulkan pemerintah. Salah satu poin krusial RUU itu adalah pemilihan gubernur dan bupati/walikota akan dikembalikan kepada DPRD. (dey/red. FOTO KPU/Hupmas)

   Personil KPU Kabupaten Pasaman Barat
 SYAFRINALDI, SE, MM
Jabatan : KETUA
  ABDUL GAFUR, S.Pd.I
Jabatan : ANGGOTA
  EKI KURNIAWAN, SE
Jabatan : ANGGOTA
  BALDI PRAMANA, SH
Jabatan : ANGGOTA
  MARDAYANTI, SE
Jabatan : ANGGOTA
  ASRI, SH, MM
Jabatan : SEKRETARIS
  Drs. ERLIN, MM
Jabatan : KASUBAG UMUM
  ZAIDI, SH
Jabatan : KASUBAG HUKUM
  MUHAMMAD IRFAN, SS
Jabatan : KASUBAG PROG. DATA
  VINTO ASKARI, SH
Jabatan : Plt. KASUBAG TEKNIS HUPMAS
  RISKI, A.Md
Jabatan : STAF
  IRWAN WAHAB, A.Md
Jabatan : STAF
  DIAN SRI RAHMA PUTRI
Jabatan : STAF
  AHMADI
Jabatan : STAF
  HAFIZH AMINY
Jabatan : STAF
  YENI SUSANTI
Jabatan : STAF
  RISDA
Jabatan : STAF
  ALFINAS
Jabatan : STAF
  BULKAINI
Jabatan : STAF
  RAHMAT FARDLI
Jabatan : STAF
  PARMAN, SH.I
Jabatan : STAF
  MARZIZA DIDO
Jabatan : STAF
  MANDRA
Jabatan : STAF
  ROSMAN
Jabatan : STAF
  EMITA NOFRIA ILHAM, S.Pd
Jabatan : STAF
  RIAN SEPTIA
Jabatan : STAF
  LINA WATI
Jabatan : STAF
  RAMADHAN, S.Sos.I
Jabatan : STAF
  ANISA PERTIWI
Jabatan : STAF
  DELFIANTI, S.Kom
Jabatan : STAF
  ADE KELSA NALTA
Jabatan : STAF
  M. RIDWAN MATONDANG
Jabatan : KETUA PPK LUHAK NAN DUO
  ALHARIS, SE.I
Jabatan : KETUA PPK TALAMAU
  MAHYUZAR
Jabatan : KETUA PPK PASAMAN
  WANHAR
Jabatan : KETUA PPK LEMBAH MELINTANG
  EMA SUHASNI
Jabatan : KETUA PPK SEI BEREMAS
  AZWAR
Jabatan : KETUA PPK RANAH BATAHAN
  NGATIMIN
Jabatan : KETUA PPK KINALI
  RAHMAT
Jabatan : KETUA PPK KOTO BALINGKA
  YUZENTRIS
Jabatan : KETUA PPK SASAK
  DARWI
Jabatan : KETUA PPK SEI AUA
  INDRA WAHYU, SH
Jabatan : KETUA PPK GUNUNG TULEH
 
Senin, 14 Januari 2013 - 16:00:19 WIB
KPU PASBAR GELAR RAKOR ALAT PERAGA KAMPANYE
Diposting oleh : Muhammad Irfan
Kategori: 2013 - Dibaca: 1658 kali

Simpang Ampek, Kpu Pasbar gelar rapat koordinasi mengenai lokasi-lokasi pemasangan alat peraga kampanye parpol peserta Pemilu 2014 dengan pihak Panwaslu, Kepolisian, TNI dan Kejaksaan serta dari Pihak Pemkab Pasaman Barat yang dihadiri Ka Bankesbangpol, Ka Disdukcapil dan Ka Sat Pol-PP. Hal ini merupakan amanat UU no.8  tahun 2012 pasal 102 ayat 1 yaitu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa atau nama lain/kelurahan, dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu. Dalam rakor tersebut diambil keputusan, Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu  dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: seperti pada fasilitas negara/ pemerintahan, sekolah dan rumah ibadah dilarang memasang alat peraga kampanye. Pada kawasan bundaran Simpang Ampek juga diarang memasang alat peraga.  Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut. Dalam waktu dekat KPU Pasbar juga akan mengundang 10 Parpol peserta Pemilu 2014 untuk rapat dalam rangka sosialisasi ketutusan Rakor ini (sidalih02)





Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

 

Komentar Facebook Anda

 

Twitter KPU Pasbar